PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Kabupaten Bogor Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Senin(8/12/2025) dihadiri sekitar 80 orang peserta dari berbagai desa di Kecamatan Cisarua.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan ini menurut Haji Fikri bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan aturan, mencegah korupsi, penyimpangan, dan pemborosan, memastikan akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Legislator asal partai PKS itu mengatakan DPRD provinsi Jawa Barat memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam konteks fungsi pengawasan, berarti DPRD mengontrol, menilai, mengevaluasi jalannya pemerintah daerah agar sesuai dengan UUD 1945 UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah serta peraturan daerah ( Perda) dan APBD.
Selain itu, Haji Fikri yang juga mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, meliputi rawan bencana alam (tanah longsor, banjir bandang), manajemen sampah buruk (pencemaran Ciliwung), kemacetan lalu lintas, penataan ruang tidak tertib (reklame bodong, bangunan liar), sumber air bersih, hingga isu sosial seperti konflik sengketa tanah dan tantangan pendidikan, terutama terkait dampak pariwisata dan perubahan musim ekstrem.
Haji Fikri menegaskan kehadirannya dalam kegiatan pengawasan kegiatan pemerintahan di desa Leuwimalang sebagai kontrol politik dan administrasi yang dilakukan DPRD untuk memastikan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) menjalankan tugas sesuai hukum, anggaran digunakan tepat sasaran, serta pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tujuan utama dari kegiatan pengawasan ini adalah menjamin good governance (pemerintahan yang baik), mencegah praktek korupsi , kolusi dan nepotisme, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mengawal setiap program pembangunan daerah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutur Haji Fikri.
Dalam kesempatan tersebut, politisi PKS Jawa Barat itu juga mengapresiasi kinerja dari kepala Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua, Bunyamin yang telah bekerja secara maksimal dalam membangum desa, dan juga telah melakukan berbagai bentuk bantuan sosial dan program pemberdayaan kepada warga yang mebutuhkan.
Saat sesi tanyajawab dengan peserta kegiatan, beberapa aspirasi warga disampaikan langsung kepada anggota dewan Haji Fikri terkait peningkatan fasilitas publik baik yang ada di desa Leuwimalang maupun disekitar jalur Cisarua puncak, dan penambahan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Seluruh aspirasi dari masyarakat hari ini merupakan masukan yang berharga dan kami bertekad untuk mengawal aspirasi ini agar mendapat perhatian dan menjadi rekomendasi resmi DPRD Jabar kepada pemerintah untuk perbaikan tata kelola ke depan yang lebih maksimal,” pungkasnya.***(Dull)
