PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal partai PKS mengatakan dalam sambutan di acara pengawasan kegiatan pemerintahan, Minggu (18/1/2026), bahwa kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar penting dalam pembangunan manusia. Kesehatan yang baik selama masa prenatal, bayi, dan anak-anak dapat memberikan dampak signifikan pada hasil pendidikan sepanjang hidup seseorang.
Menurut Haji Fikri, intervensi kesehatan pada usia dini terbukti mampu memperbaiki perkembangan kognitif anak, dan berperan penting dalam prestasi akademik dan kesempatan ekonomi di masa depannya.
Dia juga mengatakan sistem kesehatan yang kuat tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendidikan, terutama di kalangan keluarga dengan status sosial-ekonomi rendah.
Sebagai contoh, anak-anak yang menerima nutrisi yang baik sejak dini cenderung memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih baik dan hasil akademis yang lebih tinggi. Selain itu, layanan kesehatan yang menjamin akses ke fasilitas medis berkualitas tinggi membantu mengurangi hambatan yang dihadapi anak-anak dari kelompok rentan.
Politisi senior Kabupaten Bogor itu menegaskan bahwa kedepan pemerintah provinsi Jawa Barat harus memusatkan perhatiannya pada penguatan layanan kesehatan dan pembenahan sektor pendidikan diseluruh wilayah Jawa Barat.
Dua sektor tersebut dinilai Haji Fikri sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Pihaknya mengakui bahwa persoalan pendidikan di Jawa Barat lebih khusus lagi di Kabupaten Bogor hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Senada dengan Haji Fikri, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bogor, melalui pernyataan Bupati Bogor Rudy Susmanto telah mencanangkan pada tahun 2026 akan memfokuskan pada dua sektor secara serius yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk layanan kesehatan, Pemkab Bogor menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) secara penuh.
Bupati mengatakan, pengumumannya akan disampaikan langsung oleh dinas kesehatan Kabupaten Bogor kepada masyarakat. Selanjutnya dari sistem pendidikan, tata kelolanya sudah mulai di perbaiki bersama-sama.
“Nanti pemkab Bogor akan memprioritaskan perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan maupun berat,” kata Rudy Susmanto.
Bupati Bogor menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ruang gerak pemerintah daerah relatif terbatas di karenakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disahkan sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
“Tahun 2026 ini menjadi momentum buat kami untuk mengejar ketertinggalan beberapa infrastruktur pendidikan yang masih belum tuntas, serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, salah satu yang akan dilakukan adalah saat SPMB SD dan SMP, bagi masyarakat tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri tetapi diterima di swasta, maka biayanya akan ditanggung oleh Pemkab Bogor,” tegas Bupati Bogor tersebut.***(Dull)
