PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi, mengutip pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Mohamad Sohibul Iman, yang disampaikan dalam arahannya pada sesi penutupan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya yang bertema “_Quo Vadis Pejabat Publik_”, Ketua Majelis Syura PKS menegaskan bahwa menjadi pejabat publik bukanlah jalan untuk mencari kekayaan atau kemewahan, melainkan ladang untuk menebar manfaat dan membantu masyarakat.
Haji Fikri mengatakan bahwa Sohibul Iman berpesan ada beberapa prinsip yang harus dihayati oleh para pejabat publik PKS. Salah satunya adalah prinsip bahwa kepuasan seorang pejabat publik PKS bukan terletak pada kekayaan dan fasilitas, melainkan pada kemampuan membantu dan mengadvokasi masyarakat.
“Ketua Majelis Syura mengajarkan bahwa ketika kita bisa menolong orang yang kelaparan atau membantu mereka yang sedang sakit, di situlah kebahagiaan sejati yang dirasakan sebagai kader PKS,” kata Haji Fikri.
Menurut Haji Fikri, para pimpinan PKS di tingkat pusat dari periode ke periode selalu menekankan bahwa menjadi pejabat publik adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesabaran dan keikhlasan.
“Kalau ingin menjadi kaya raya, maka jadilah pengusaha. Tetapi jika memilih menjadi pejabat publik, jangan ukur kebahagiaan dari harta. Ukurlah dari seberapa banyak kita bisa menolong masyarakat,” ujar Haji Fikri mengutip pernyataan Sohibul Iman.
Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu menegaskan bahwa konsekuensi menjadi pejabat publik dari PKS adalah harus memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Menurutnya, semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin sempit pula ruang privasinya.
“Saya sepakat dengan arahan Ketua Majelis Syura yang mengatakan bahwa semakin besar kewenangan kita, makin sempit ruang privat kita. Karena itu, jangan kaget jika istri dan anak-anak kita akan selalu diawasi publik,” tuturnya.
Kepada awak Pajajaran News Haji Fikri menyampaikan bahwa menjadi pejabat publik sejatinya berarti siap hidup di ruang yang terang benderang. Tidak lagi ada istilah bahwa ketika berbuat salah itu merupakan urusan pribadi, karena masyarakat akan melihatnya sebagai tindakan pejabat publik.
Di PKS, lanjut Haji Fikri, diajarkan bahwa kekuasaan sejatinya bukanlah alat untuk bertindak semena-mena, melainkan amanah yang justru menuntut kehati-hatian. “Makin berkuasa, maka semakin tidak leluasa,” ujarnya.
“Namun sayangnya, banyak yang memaknai secara terbalik. Semakin berkuasa justru semakin sewenang-wenang. Padahal pejabat publik yang beradab tidak boleh memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, misalnya menekan dinas di bawahnya untuk menuruti kemauan pribadi atau kelompoknya,” pungkas Haji Fikri.***(Dull)
