PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Riyadlul Jinnan, Kampung Gunung Handeuleum, RT 01/RW 07, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sabtu (14/2/2026), dihadiri lebih dari 85 peserta yang merupakan perwakilan masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, serta para santri dari pondok pesantren tersebut.
Haji Fikri mengatakan kegiatan pengawasan pemerintahan menjadi momen penting untuk berdialog langsung dengan masyarakat konstituennya, sekaligus memberikan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tugas anggota DPRD Jawa Barat.
“Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban kami sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Saya akan memastikan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi legislatif, termasuk peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” kata Haji Fikri.
Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para wakil rakyat dalam membangun kesadaran bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Haji Fikri berharap masyarakat dapat memahami bagaimana proses pengawasan dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu menyampaikan kalau kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sepenuhnya didukung dan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Menurutnya, kegiatan pengawasan bukan berarti mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Haji Fikri juga menginformasikan sejumlah program Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat, di antaranya program listrik masuk desa, kegiatan pendidikan politik dan demokrasi, serta pelayanan publik.
Program Dialog Wakil Rakyat dan Pendidikan Demokrasi rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana memperluas wawasan politik warga Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula program Dewan Menyapa Warga yang dikemas melalui kegiatan kesenian Sunda sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat.
Dari berbagai program tersebut, Haji Fikri menegaskan bahwa kegiatan reses tetap menjadi momentum penting bagi anggota DPRD Jawa Barat untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Sementara itu, program Rumah Aspirasi menjadi inovasi baru dalam memperluas kanal komunikasi publik, menggantikan sistem subsidi tunjangan perumahan anggota dewan agar lebih transparan dan berdampak sosial.
Melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini, Haji Fikri berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memperkuat komunikasi dua arah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
Kegiatan seperti ini juga diharapkan dapat memperluas literasi politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Semakin banyak masyarakat memahami peraturan, semakin kuat pula fondasi pemerintahan Jawa Barat.
Selama kegiatan berlangsung, Haji Fikri membuka ruang dialog langsung dengan warga, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh pemuda. Dari dialog tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi yang akan dibawa ke dalam rapat kerja dan pembahasan komisi di DPRD Jawa Barat.***(Wfa)
