PN. BOGOR | — Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berdampak serius terhadap ketahanan pangan global. Lonjakan harga energi dan pupuk, serta potensi gangguan distribusi akibat risiko blokade Selat Hormuz, berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Selain itu, terganggunya pasokan pupuk dari kawasan Timur Tengah juga dikhawatirkan dapat menurunkan hasil panen dunia, sehingga memperburuk kondisi pangan global.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., kondisi pangan global saat ini berada dalam ancaman serius akibat eskalasi konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi meningkatkan tekanan harga pangan dunia.
“Dampak dari perang Ukraina dan Rusia saja belum sepenuhnya pulih, kini ditambah perang antara Amerika, Israel dengan Iran. Dua konflik ini dapat menimbulkan ‘bencana’ serius dalam keseimbangan pangan global,” kata Haji Fikri, Selasa (31/3/2026).
Lebih lanjut, Haji Fikri menyampaikan bahwa program Millenium Development Goals (MDGs) sebelumnya belum sepenuhnya berhasil mengatasi persoalan kelaparan global. Saat ini, masih terdapat sekitar satu miliar penduduk dunia yang terancam kelaparan.
Ia menambahkan, target Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-2 pada tahun 2030, yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, berpotensi kembali menghadapi tantangan besar akibat perubahan ekstrem dalam peta pangan global, terutama dengan adanya konflik terbaru di Timur Tengah.
Senada dengan Haji Fikri, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyatakan bahwa terganggunya distribusi pangan global menyebabkan harga pangan meningkat, ketersediaan menurun, dan permintaan tetap tinggi. Kondisi ini menjadikan komoditas pangan sebagai alat politik yang kerap merugikan petani.
“Pangan dan energi sebagai kebutuhan dasar manusia dapat berubah menjadi instrumen yang digunakan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara melalui ketergantungan impor, sementara produsen utamanya, yaitu petani, masih hidup dalam keterbatasan,” kata Riyono.
Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan tersebut juga menyampaikan tiga rekomendasi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Pertama, dalam menghadapi potensi krisis global, Indonesia perlu memfokuskan penguatan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan. Cadangan beras nasional yang telah mencapai sekitar 4 juta ton harus dijaga kualitas serta pengelolaannya.
Kedua, memberikan perlindungan kepada petani sebagai produsen utama pangan melalui skema insentif harga hasil pertanian. Harga gabah kering panen (GKP) dan jagung yang sudah baik perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, serta didukung dengan program asuransi pertanian untuk menghadapi risiko cuaca ekstrem seperti kemarau panjang.
Ketiga, menjaga anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak mengalami efisiensi atau pemotongan. Anggaran pertanian yang mencapai sekitar Rp60 triliun dinilai perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, guna mengantisipasi potensi krisis pangan global.
“Ketiga langkah tersebut diharapkan mampu melindungi Indonesia dari ancaman krisis pangan. Negara harus hadir untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau hingga ke pelosok daerah,” tutup Riyono.
