PN. BOGOR | — Kegiatan pengawasan pemerintahan Jawa Barat, terutama yang dilakukan oleh DPRD Jabar pada tahun 2025–2026, berfokus pada peninjauan langsung ke lapangan (reses), penyerapan aspirasi warga, serta evaluasi program prioritas seperti infrastruktur, rutilahu, pertanian, dan kesehatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, yang sering kali melibatkan dialog langsung dengan masyarakat.
Dalam kegiatan pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, di Kecamatan Cileungsi, Senin (13/4/2026), wacana pemekaran Kabupaten Bogor bagian timur kembali mengemuka.
Haji Fikri mengatakan bahwa meskipun rencana awal ibu kota Bogor Timur berada di Jonggol, namun karena pertimbangan kelayakan lahan dan faktor lainnya, akhirnya ditetapkan wilayah Sukaresmi–Sukamakmur yang memiliki lahan lebih luas, stabil, serta akses air yang lebih mudah dibandingkan Jonggol.
Politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah terluar.
Dalam konteks Kabupaten Bogor, pemekaran wilayah menjadi penting karena pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, serta kebutuhan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bogor.
“Sejak saya masih menjadi Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor, kami sudah mendukung proses pemekaran Kabupaten Bogor Timur dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah tersebut,” tutur Haji Fikri.
Menurutnya, pemekaran wilayah Kabupaten Bogor bagian timur telah menjadi isu yang ramai diperbincangkan sejak beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh pemerintah daerah yang berpusat di Cibinong.
Seperti diketahui, wilayah Kabupaten Bogor sangat luas dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga dinilai layak untuk dimekarkan guna mengoptimalkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan merata, serta mempercepat pembangunan.
Haji Fikri berharap pemekaran Kabupaten Bogor Timur dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di wilayah timur Bogor.
“Pemekaran Kabupaten Bogor Timur diharapkan dapat mengurangi beban administratif Pemerintah Kabupaten Bogor yang saat ini dianggap terlalu besar karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang terus bertambah,” pungkasnya.
