PN. BOGOR |– Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program co-firing biomassa sebagai bagian dari kebijakan transisi energi di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Haji Fikri usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Jawa Barat bersama berbagai organisasi lingkungan hidup dan masyarakat sipil, di antaranya Walhi Jawa Barat, LBH Bandung, Trend Asia, dan Sajogyo Institute, yang membahas dampak lingkungan serta sosial dari penerapan co-firing biomassa.
Menurut Haji Fikri, masukan yang disampaikan para pegiat lingkungan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam mengawal kebijakan energi yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami mengapresiasi berbagai masukan konstruktif dari organisasi lingkungan hidup dan masyarakat sipil. Kebijakan energi harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Haji Fikri.
Legislator PKS asal Kabupaten Bogor tersebut menjelaskan bahwa sejumlah laporan yang diterima menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak implementasi co-firing biomassa, baik dari sisi lingkungan, tata kelola sumber daya alam, maupun aspek sosial di wilayah terdampak.
Karena itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Setiap program transisi energi harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Evaluasi menjadi langkah penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.
Haji Fikri juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Menurutnya, partisipasi publik akan menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat akan terus mengawal pembahasan berbagai regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, dan energi. DPRD juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak guna memperoleh masukan yang komprehensif dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Fraksi PKS dan Komisi IV DPRD Jawa Barat berkomitmen mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian alam, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkas Haji Fikri.
Melalui langkah tersebut, DPRD Jawa Barat berharap kebijakan energi di masa depan dapat berjalan lebih efektif, ramah lingkungan, serta mendukung terwujudnya Jawa Barat yang maju, hijau, sehat, dan berkelanjutan.***(Wfa)
