PN. BOGOR | — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong berbagai program kerakyatan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru, penyambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu, serta penguatan peran UMKM melalui pendampingan dan pelatihan perizinan bagi warga Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan Haji Fikri saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Jawa Barat di Gedung Rumah Tahfidz Darul Atiq Cilebut, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Senin 7 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi yang mencuat datang dari guru TK yang mengeluhkan rendahnya insentif bulanan yang mereka terima. Meski telah memperoleh tambahan dari pemerintah daerah, sebagian guru masih menerima insentif serendah Rp150.000 per bulan.
Menanggapi hal ini, Haji Fikri menyatakan keprihatinannya dan berkomitmen untuk mendorong adanya standar kesejahteraan yang layak bagi guru TK. Dia menegaskan bahwa perjuangan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik, akan terus didorong.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa guru TK memegang peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Standar kesejahteraan yang layak, minimal setara UMR, harus diperjuangkan bersama,” ujar Haji Fikri.
Selain isu pendidikan, Haji Fikri juga menyoroti kebutuhan dasar lainnya seperti listrik. Ia meminta Pemkab Bogor kembali mendata warga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri agar bisa difasilitasi pemasangannya secara gratis.
“Kalau masih ada warga Kabupaten Bogor yang numpang listrik ke tetangga, tolong datanya disampaikan. Kami siap bantu agar bisa disambungkan dan digratiskan,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor itu memaparkan inisiatifnya dalam mendorong program penguatan UMKM, khususnya melalui fasilitasi perizinan gratis dan pelatihan. Ia menyebut, saat ini tengah diupayakan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan menyeluruh kepada pelaku usaha kecil dan menengah, agar bisa naik kelas dan berdaya saing.
Terakhir, Haji Fikri menyinggung pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan pusat, termasuk dalam pengembangan program CSR dan hilirisasi melalui skema BKPM untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Bogor.
Haji Fikri membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan Bupati Bogor dan jajarannya untuk menyelaraskan program provinsi termasuk dalam menjaring potensi investasi di daerah agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Haji Fikri berharap hasil pertemuan dengan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama di atas kepentingan politik dan birokrasi.***(Dull)
