PN. BOGOR |— Anggota komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos yang memiliki fokus utama pada bidang kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyambut positif langkah Badan Anggaran DPR RI yang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut di katakan Haji Fikri menanggapi Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 yang di sahkan Selasa (15/7/2025).
Menurut Haji Fikri kebijakan ini sejalan dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam Asta Cita poin keempat, yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi.
Politisi PKS Jabar itu berharap Pemerintah Prabowo mendorong kesetaraan gender dengan memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.
“Saya kira PKS akan memberikan dukungan penuh terhadap prioritas DPR ini. Ini bukan hanya langkah yang tepat, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas, sehat, dan produktif sebagaimana ditegaskan dalam Asta Cita Presiden Prabowo,” tutur Haji Fikri.
Mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu menegaskan bahwa fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, merupakan pilar utama dalam membangun daya saing bangsa di tengah tantangan global.
“Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang dalam membangun SDM yang menjadi kunci daya saing global,” ujarnya.
Haji Fikri mendorong peran aktif pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, termasuk dalam memastikan alokasi mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 15 persen, serta optimalisasi anggaran kesehatan guna mendukung agenda transformasi layanan kesehatan.
Lebih lanjut, Alumni SMAN 1 Kota Bogor itu menyebut program Sekolah Rakyat sebagai salah satu inisiatif strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM. Ia mendorong pemprov Jabar dan pemda Bogor untuk memperluas pelaksanaan program ini guna membuka akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Yang tidak kalah penting menurut saya adalah memastikan ketepatan sasaran dan perbaikan data pada program-program subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan. Data yang valid menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026,” jelasnya.
PKS, kata Haji Fikri, siap menjadi mitra strategis dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Sebagai wakil dari masyarakat Kabupaten Bogor kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, masyarakat miskin, serta kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas,” pungkas Haji Fikri.
