Pemerintah Pusat Perlu Mendengar Aspirasi Masyarakat Bogor Dengan Mencabut Moratorium Pemekaran Daerah

PN. BOGOR l — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini mengatakan bahwa pemerintah pusat belum berencana mencabut moratorium pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

“Belum ke arah sana,” kata Wamendagri setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Wamendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat perlu berhitung terkait pencabutan moratorium tersebut. Menurut dia, pencabutan moratorium akan membutuhkan pendanaan yang sangat besar. “Pemerintah masih harus menghitung segala sesuatunya, dan tentunya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sementara dalam pemaparan dihadapaan pengurus, simpatisan dan masyarakat Bogor Timur yang hadir di acara Pendidikan Politik (Dikpol) yang diadakan DPC PKS Kecamatan Jonggol, Kamis, (21/11/2024).

Politisi PKS yang juga Anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos menegaskan kembali sikapnya terkait pemekaran wilayah Kabupaten Bogor yang menurutnya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Bogor.

Fikri juga menyatakan sikap ketidak setujuannya atas pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Mendagri Bima Arya. “Seharusnya Bima Arya sebagai mantan Walikota Bogor dan orang yang lahir dan besar di Bogor memahami dan memiliki empati terhadap permasalahan pemekaran Kabupaten Bogor yang sudah diajukan sejak awal tahun 2000.

“Masa sampai sekarang, sudah berjalan 20-tahun lebih dibiarkan saja oleh pemerintah pusat,” tutur Fikri.

Mantan Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor itu mencontohkan kendala yang di hadapi masyarakat Kabupaten Bogor yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pemerintah Kabupaten.

“Saudara-saudara kita harus menempuh perjalanan yang sangat jauh bila ada keperluan pergi ke pusat pemerintahan daerah di Cibinong,” lanjutnya.

“Saya sangat berharap politisi dan Partai-partai di Kabupaten Bogor harus satu suara dalam mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium. Semoga Bapak Presiden Prabowo membuka hatinya melihat permasalahan masyarakat yang tinggal di ujung timur dan barat Kabupaten Bogor,” Pungkas Fikri.*** (Dull)

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: pajajaranred@gmail.com Terima kasih.