PN. BOGOR |— Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di hadapan para da’i se Kabupaten Bogor yang tergabung dalam IKADI (Ikatan Da’i Indonesia) daerah Kabupaten Bogor.
Sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan di rumah makan Mang Kabayan Jl. Kompleks Tegar Beriman Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Senin, (2/6/2025), dan di hadiri sejumlah ulama dari sekira 15 Kecamatan.
Haji Fikri (biasa beliau disapa) menjelaskan aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk peran masyarakat dan para da’i dalam mendukung keberhasilan pendidikan di Jawa Barat.
Anggota komisi IV DPRD Jabar ini menegaskan sosialisasi Perda Pendidikan bukan sekedar sarana untuk penyebarluasan informasi tentang regulasi pendidikan semata, namun lebih dari itu sebagai wadah silaturrahmi antara dirinya dengan masyarakat konstituennya, dalam hal ini para da’i yang merupakan guru peradaban.
“Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bersilaturrahmi dengan bapak-bapak semua disini, para Ustadz, para ajengan, semoga silaturrahmi kita bisa saling mengenal serta dapat membangun komunikasi yang baik, dan tentunya sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,”kata Haji Fikri.
Mantan ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor ini berharap dengan sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2017 akan mampu membentuk karakter masyarakat Jawa Barat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,”ujarnya
Alumni dari SMA 1 kota Bogor itu juga berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang berpihak pada pendidikan anak-anak dan generasi muda. Pria yang akrab dengan dunia pendidikan ini berjanji akan terus memperjuangkan anak-anak Jawa Barat dapat mangenyam pendidikan tanpa terkecuali.
Karenanya Haji Fikri menekankan, pentingnya masyarakat mengetahui bahwa pemerintah Jawa Barat telah memiliki aturan jelas terkait penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan bagi semua pihak untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, merata dan berkualitas.
Dalam pesan penutupnya Haji Fikri mengatakan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa Barat harus mampu mencapai tujuannya, salah satunya adalah terbukanya akses masyarakat akan pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau.
“Sekali lagi saya tegaskan, kami di komisi IV akan terus mendorong supaya tidak ada lagi sekolah tertinggal di Jawa Barat, baik itu ruang kelas, sarana belajar mengajar, maupun para guru. Pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas pemprov Jabar,”pungkasnya.
