PN. BOGOR | — Pemekaran Kabupaten Bogor Barat kembali diwacanakan dan ditargetkan mulai berjalan serius tahun 2026/2027, dengan 14 kecamatan siap bergabung, termasuk Dramaga, Ciampea, dan Cigudeg (yang diusulkan jadi calon ibu kota), untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, setelah puluhan tahun tertunda.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat. Wacana yang telah bergulir selama puluhan tahun itu, saat ini mulai terlihat langkah konkret untuk merealisasikannya dengan target percepatan pada tahun 2026.
Menurut politisi dari partai PKS itu, pemekaran wilayah Kabupaten Bogor tidak bisa hanya sebatas omongan saja, Haji Fikri menegaskan, wacana yang sudah berkembang puluhan tahun itu harus segera dilaksanakan secara rasional, terukur, dan berlandaskan kesiapan nyata dari seluruh unsur yang ada.
“Kabupaten Bogor harus segera dimekarkan menjadi beberapa kabupaten baru (utamanya Bogor Barat dan Bogor Timur) karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang sangat besar, menghambat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,” kata Haji Fikri di Bogor, Rabu, (7/1/2026).
Haji Fikri menambahkan, kalau ingin sukses memekarkan Kabupaten Bogor kuncinya hanya satu, yaitu seluruh komponen masyarakat duduk bersama tanpa membawa kepentingan golongan atau partai-partai politik.
Sementara itu Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan bahwa Pemkab Bogor telah menargetkan pemekaran Bogor Barat mulai 2026/2027. Rencana pemekaran tertunda akibat moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru). Bupati Bogor meminta dukungan tokoh masyarakat dan dukungan politik untuk pencabutan moratorium DOB pusat.
Bupati Bogor juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi atas perjuangan pemekaran yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Ia menekankan pentingnya meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi terwujudnya pemerintahan daerah baru yang mampu melayani masyarakat secara optimal.
Rudy Susmanto menegaskan sebagai bentuk keseriusan pemkab Bogor menangani hal ini, pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menyiapkan fondasi administratif dan teknis pemekaran. Salah satu langkah strategis tersebut adalah pengajuan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025, yang secara prinsip telah memperoleh persetujuan pada November 2025.
“Calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, penetapan tersebut didasarkan pada hasil kajian serta kesepakatan para tokoh masyarakat Bogor Barat sejak awal perjuangan pemekaran,” jelasnya.
Pemkab Bogor berkomitmen membenahi infrastruktur di wilayah barat Kabupaten Bogor secara bertahap. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi serta kegiatan land clearing atau pembukaan lahan dapat diselesaikan.
Saat ini, proses pemekaran Kabupaten Bogor Barat telah memasuki tahap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Pemerintah daerah menargetkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dimulai pada 2027, hingga pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan dapat beroperasi penuh pada 2028.
Mènurut Bupati, kesiapan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjawab kebutuhan masyarakat Bogor Barat, baik dari sisi percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat.***(Lis)
