PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari fungsi kontrol anggota legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan sosialisasi pengawasan yang dilaksanakan di Kompleks Sekolah Islam Lukmanul Hakim, Kecamatan Kemang, pada hari Senin (9/3/2026) tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara para santri, generasi muda, tokoh masyarakat, dan wakil rakyat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melihat langsung pelaksanaan program pemerintahan serta pelayanan publik di lapangan.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, sejumlah pertanyaan mengemuka, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kualitas pelayanan publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif, mudah diakses, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Masyarakat juga menyoroti pentingnya pelayanan pemerintahan yang tidak berbelit-belit, komunikatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Menanggapi hal tersebut, Haji Fikri menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada dampak langsung kebijakan terhadap masyarakat.
Menurut Haji Fikri, pelayanan publik merupakan garda terdepan pemerintah dalam melayani masyarakat dan menjadi sektor yang paling dirasakan langsung oleh warga.
“Kualitas pelayanan publik harus benar-benar hadir untuk masyarakat. Tidak hanya soal cepat atau lambat, tetapi bagaimana pelayanan itu mudah dijangkau, memberikan kepastian bagi warga, dan adil bagi semua golongan masyarakat,” tegas Haji Fikri.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat perencanaan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan DPRD menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain pelayanan publik, mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu juga menyoroti pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar setiap kebijakan dapat berjalan optimal dan tidak tumpang tindih. Menurutnya, lemahnya koordinasi dapat berdampak pada lambatnya penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
“Perlu ditegaskan bahwa kegiatan pengawasan pemerintahan ini bukan untuk mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah, tetapi justru untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan lebih baik,” kata Haji Fikri.
Legislator PKS Jawa Barat itu menambahkan, dialog tatap muka langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengawasan kegiatan pemerintahan karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi di lapangan.
Haji Fikri memastikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dikaji sebagai bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut kualitas pelayanan publik di Jawa Barat dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun pola komunikasi dengan masyarakat.
“Semoga ke depan pelayanan publik yang diberikan pemerintah di Jawa Barat semakin responsif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Haji Fikri.***(Dull)
