PajajaranNews. BOGOR | —
Program “Jabar Caang” dan Listrik Desa (Lisdes) merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis, dengan target elektrifikasi 100 persen bagi masyarakat kurang mampu di daerah terpencil pada 2025–2026. Program ini mencakup pemasangan instalasi, kWh meter, serta sertifikasi laik operasi, yang didukung oleh APBD, APBN, dan CSR.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., kembali mengingatkan agar program listrik masuk desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terus berlanjut dan tepat sasaran hingga seluruh warga di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, benar-benar teraliri listrik.
Menurut politisi PKS tersebut, berdasarkan data inventarisasi awal 2025, sebanyak 121.871 rumah di Jawa Barat masih belum teraliri listrik secara mandiri, yang tersebar di 1.737 desa di 26 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.217 rumah belum menikmati listrik sama sekali, sementara sisanya masih menumpang. Cianjur, Tasikmalaya, dan Bandung Barat menjadi daerah dengan jumlah rumah belum berlistrik terbanyak.
Khusus untuk wilayah Kabupaten Bogor, Haji Fikri menilai program listrik masuk desa masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di pelosok kampung. Ia berharap masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten dapat menikmati akses informasi dan hiburan melalui listrik.
Pernyataan tersebut disampaikan Haji Fikri saat menjawab pertanyaan wartawan PajajaranNews terkait keberlanjutan program listrik masuk desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Anggota Komisi IV itu juga mengingatkan agar pendataan penerima bantuan program listrik masuk desa tidak tumpang tindih, mengingat bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM maupun dari Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih dalam data penerima manfaat bantuan program listrik masuk desa,” tambahnya.
Selain program listrik masuk desa, mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor ini juga menyoroti program energi terbarukan di wilayah Jawa Barat, seperti pengolahan sampah di Cibungbulang. Pihaknya berharap program energi terbarukan ini mendapat perhatian khusus, mengingat program tersebut memiliki alokasi anggaran yang cukup besar.
“Saya harap program-program dengan anggaran besar dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi prioritas pemerintah, dan tentunya perlu mendapat pengawasan yang ketat dari semua pihak,” pungkas Haji Fikri.***(Dull)
