PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Langgar Pojok, Jl. Cendana V, Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Sabtu (11/4/2026). Acara ini dihadiri oleh perwakilan RT, RW, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, di antaranya Kang Pipin Sopian selaku pengurus DPP PKS.
Haji Fikri mengatakan bahwa kegiatan pengawasan ini menjadi ruang dialog terbuka antara dirinya sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi dengan masyarakat dalam memahami peran dan fungsi masing-masing, khususnya terkait tugas dewan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Oleh karena itu, kehadiran saya hari ini dalam rangka memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi legislatif, eksekutif, termasuk peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Jawa Barat,” tutur Haji Fikri.
Menurutnya, kegiatan semacam ini penting bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para wakil rakyat dalam upaya membangun kesadaran publik bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
Politisi PKS tersebut berharap masyarakat dapat memahami bagaimana pengawasan dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Haji Fikri juga menginformasikan sejumlah program DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan pelayanan publik. Di antaranya program Dialog Wakil Rakyat, pendidikan demokrasi, serta pembangunan gedung sekolah baru demi pemerataan pendidikan di tingkat SMA.
Melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini, Haji Fikri berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memperkuat komunikasi dua arah yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
Dari kegiatan ini diharapkan dapat memperluas literasi politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Semakin banyak masyarakat memahami peraturan, semakin kuat pula fondasi pemerintahan Jawa Barat.
Selama kegiatan berlangsung, Haji Fikri membuka ruang dialog langsung dengan warga, perangkat pemerintahan desa, serta tokoh-tokoh setempat. Dari dialog tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi yang akan dibawa ke dalam rapat kerja dan komisi di DPRD Jawa Barat.***(Wfa)
