PN. BOGOR | — Pemerintah Provinsi Jawa Barat diimbau untuk terus memperkuat pengawasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg guna mencegah kelangkaan di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi.
Hal tersebut disampaikan oleh Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pembangunan infrastruktur, mencakup pekerjaan umum, tata ruang, perhubungan, pertambangan, energi, perumahan, serta pengelolaan lingkungan hidup, Selasa (14/4/2026).
Meski pemerintah pusat telah menjamin cadangan LPG nasional dalam kondisi aman dengan kapasitas di atas 10 hari, Haji Fikri mengingatkan Pemprov Jabar untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Politisi PKS Jawa Barat itu mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menjaga cadangan LPG tetap aman. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lengah karena faktor ketergantungan impor yang tinggi membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global.
“LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan menyangkut hajat hidup sehari-hari, sehingga ketersediaannya harus benar-benar dijaga tanpa kompromi,” tegas Haji Fikri.
Menurutnya, LPG 3 kg bukan sekadar komoditas energi biasa, melainkan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi kelangkaan yang pada akhirnya menyulitkan rakyat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Haji Fikri juga menyoroti peningkatan signifikan konsumsi LPG di Jawa Barat, khususnya subsidi 3 kg, akibat aktivitas rumah tangga seperti Ramadan dan Lebaran, serta pertumbuhan jumlah rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa penyaluran LPG 3 kg per Maret 2026 telah mencapai 98,78 persen, dengan penambahan pasokan ekstra serta peningkatan konsumsi sebesar 0,3 persen.
“Pemprov Jabar perlu memastikan skema mitigasi penyaluran LPG 3 kg untuk mengantisipasi kelangkaan dan menjaga stabilitas harga, terutama melalui pengawasan ketat distribusi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta berkoordinasi dengan Pertamina,” kata Haji Fikri.
Ia pun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat tidak panik, sekaligus memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir dalam menjamin kebutuhan energi dasar.
