PN. BOGOR | – Proses pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan antrean panjang yang terjadi di berbagai sekolah negeri saat proses verifikasi dan pendaftaran berlangsung.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi (Partai Keadilan Sejahtera) PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, menyayangkan masih terjadinya antrean panjang yang harus dihadapi para orang tua dan calon siswa demi mendapatkan kesempatan diterima di sekolah-sekolah unggulan.
Menurut Haji Fikri, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan langsung kepadanya terkait sistem dan tata cara pelaksanaan SPMB SMA Negeri di Jawa Barat yang dinilai belum berjalan optimal.
“Saya menerima banyak aduan dari para orang tua siswa mengenai sistem dan tata cara pendaftaran SPMB SMA Negeri di Jawa Barat. Proses verifikasi yang berlangsung saat ini menyebabkan antrean panjang selama berjam-jam dan sangat melelahkan bagi masyarakat,” kata Haji Fikri Senin, (8/6/2026)
Legislator asal Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor tersebut menilai tata kelola verifikasi calon peserta didik dalam pelaksanaan SPMB belum direncanakan secara matang. Akibatnya, terjadi penumpukan calon pendaftar dan orang tua pada waktu yang bersamaan di sejumlah sekolah.
“Sangat disayangkan jika proses verifikasi yang seharusnya bisa dikelola dengan baik justru menimbulkan antrean panjang berjam-jam. Ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap mekanisme yang diterapkan,” katanya.
Haji Fikri mengusulkan agar pada pelaksanaan SPMB di masa mendatang dilakukan pengaturan jadwal yang lebih terukur melalui pembagian beberapa sesi waktu kedatangan bagi calon siswa. Dengan demikian, jumlah peserta yang datang dapat disesuaikan dengan kapasitas pelayanan petugas di sekolah.
“Misalnya dilakukan pembagian beberapa sesi waktu dan ditentukan calon siswa yang harus hadir pada jam tertentu. Durasi setiap sesi harus diperhitungkan agar mampu melayani sejumlah calon siswa sesuai penjadwalan. Jadi tidak semua datang dan mengantre pada waktu yang sama,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan alternatif lain berupa pelaksanaan verifikasi hanya terhadap calon siswa yang berpeluang diterima berdasarkan hasil peringkat atau rangking pendaftaran online yang diumumkan secara terbuka, ditambah sejumlah peserta cadangan.
“Verifikasi bisa dilakukan kepada sejumlah calon siswa yang berpotensi diterima sesuai hasil rangking pendaftaran online beserta cadangannya. Dengan cara ini, jumlah peserta yang harus hadir langsung dapat dikurangi secara signifikan,” tambahnya.
Haji Fikri menegaskan bahwa peristiwa serupa tidak boleh kembali terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun-tahun mendatang. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini seharusnya mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan ramah bagi masyarakat.
“Saya mewanti-wanti agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Zaman sudah semakin maju dan teknologi semakin canggih. Mengurus pendaftaran sekolah seharusnya bisa dilakukan dengan sistem yang lebih baik, bukan justru menimbulkan kekacauan dan kelelahan bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini, sehingga proses penerimaan peserta didik baru pada masa mendatang dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
“Pelayanan pendidikan harus menjadi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat, bukan menambah beban dan kesulitan bagi para orang tua maupun calon siswa,” pungkas Haji Fikri.***(Dull)
