PN. BOGOR |– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2025–2026 di Aula Beken Motor Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jum’at (19/6/2026.
Kegiatan tersebut menjadi ajang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat Cimanggis untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi warga, khususnya terkait permasalahan ketahanan pangan, pendidikan, dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam kesempatan tersebut, Haji Fikri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pemerintah saat ini telah menempatkan kedaulatan pangan sebagai program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Hari ini kita menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan masyarakat agar target produksi pangan nasional dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Haji Fikri.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan berbagai target produksi komoditas strategis dalam beberapa tahun ke depan. Produksi padi ditargetkan mencapai 55,27 juta ton pada tahun 2027 dan meningkat menjadi 58,05 juta ton pada tahun 2029.
Sementara produksi jagung ditargetkan mencapai 23,58 juta ton pada tahun 2027 dan meningkat menjadi 25,89 juta ton pada tahun 2029. Selain itu, sektor peternakan juga mendapat perhatian serius dengan target produksi daging sebesar 5,25 juta ton, telur 8,04 juta ton, serta susu mencapai 877,53 ribu ton pada tahun 2027.
Menurut Haji Fikri, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka produksi, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, efektivitas penganggaran, serta kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
“Perubahan iklim, ancaman kekeringan, banjir, alih fungsi lahan pertanian, hingga ketergantungan impor beberapa komoditas strategis harus menjadi perhatian serius. Ketahanan pangan harus dibangun secara berkelanjutan dan berbasis ketahanan iklim,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan, Haji Fikri menilai revitalisasi infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas. Infrastruktur seperti jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, serta sarana produksi pertanian lainnya perlu mendapatkan perhatian lebih agar produktivitas petani dapat meningkat.
Ia juga mendorong program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur pertanian yang telah ada sebagai langkah yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pembukaan lahan baru.
Selain isu ketahanan pangan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan diantaranya masalah pendidikan yang saat ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Warga mengeluhkan masih adanya kendala dalam proses penerimaan siswa baru, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Saat forum tanyajawab tokoh masyarakat Desa Cimanggis, Muhammad Thambrin, menyampaikan apresiasi kepada wakil rakyat asal partai PKS yang dinilai konsisten hadir dan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi warga.
“Kami mengapresiasi Pak Haji Fikri yang selalu hadir di tengah masyarakat dan mau mendengarkan langsung berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami berharap aspirasi yang disampaikan hari ini dapat diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat,” ujar Thambrin.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Haji Fikri menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan terhadap program-program pemerintah.
Menurutnya, persoalan pendidikan dan ketahanan pangan merupakan dua sektor yang sangat menentukan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta didukung dengan anggaran yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Kami akan terus mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, pertanian, dan ketahanan pangan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan kami bawa dan perjuangkan agar mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun instansi terkait,” katanya.
Di akhir acara, Haji Fikri menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk mendukung program kedaulatan pangan nasional yang dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Kita mendukung penuh agenda kedaulatan pangan nasional. Namun keberhasilannya harus ditopang oleh perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta kesiapan menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat,” pungkasnya.***(Liss)
