PN.DEPOK l — tersiarnya berita kalau Wali Kota Depok, M. Idris siap tambah dana RT jadi Rp 1 Juta, naik sekitar 6 kali lipat ditanggapi sinis oleh banyak kalangan. Apa pasal, karena menurut Fadly – warga Sukmajaya, janji itu digulirkan menjelang pilkada 2020.
“Jadi kepentingannya bukan masalah kinerja, melainkan lempar bola untuk kepentingan politik,” ungkap Fadly, tokoh pemuda dan juga pengurus RT di lingkungannya.
Namun bila itu terjadi. Kenaikan ini pun meroket dari awal Rp 160.000 perbulan, menjadi Rp 1 juta perbulan di tahun 2021.
Tetapi menurut Hamzah, anggota DPRD Kota Depok dari Gerindra mengatakan, bahwa kenaikan itu ide komisi A dari 2017.
“Maka komisi A buat perda inisiatif Raperda Lembaga Kemitraan Kelurahan (dimana mitra Kelurahan adalah RT, RW, LPM, PKK, KARANG TARUNA ) di dalam paparan komisi A, bahwa RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan dengan memiliki tanggung jawab yang besar, sudah selayaknya RT mendapatkan intensif yang lebih dan dipikirkan setiap bulan intensifnya, bukan pertahun,” terang Hamzah, jumat (6/12/19).
Pernyataan Hamzah tersebut sekaligus menanggapi pernyataan walikota Depok terkait kenaikan anggaran RT, yang ternyata sudah tercantum di Raperda LKK sebagai perda inisiatif komisi A.*** (dim)
