PN. BOGOR | — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bagian dari tugas wakil rakyat Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 20 April 2026, di Kantor DPD PKS Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar seratus peserta dari berbagai elemen kelompok tani dan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor. Haji Fikri mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antara wakil rakyat dan masyarakat pertanian Kabupaten Bogor dalam memahami peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Dalam paparannya, anggota dewan dari Partai PKS itu menjelaskan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD Jawa Barat untuk hadir di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini sebagai sarana dalam memberikan edukasi tentang tugas dan fungsi legislatif, termasuk peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” tutur Haji Fikri.
Masih menurut Haji Fikri, kegiatan semacam ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pengawasan jalannya pemerintahan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat memahami bagaimana pengawasan itu dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Peraih suara terbanyak pada Pileg 2024 Kabupaten Bogor itu memastikan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Melalui kegiatan ini, Haji Fikri berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan agar pemerintahan Jawa Barat berjalan transparan dan akuntabel.
“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haji Fikri juga memaparkan sejumlah program DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi dan pelayanan publik. Di antaranya adalah program Dialog Wakil Rakyat dan Pendidikan Demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana memperluas wawasan politik warga. Selain itu, terdapat program Dewan Menyapa Warga yang dikemas dengan kegiatan kesenian Sunda sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat.
Haji Fikri menegaskan bahwa selain kegiatan pengawasan, kegiatan reses juga menjadi momentum penting bagi anggota DPRD Jawa Barat untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan. Sementara itu, program Rumah Aspirasi menjadi inovasi baru dalam memperluas kanal komunikasi publik, menggantikan sistem subsidi tunjangan perumahan anggota dewan agar lebih transparan dan berdampak sosial.
“Dari semua kegiatan dewan di lapangan, diharapkan dapat memperluas literasi politik warga dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Semakin banyak masyarakat memahami peraturan, semakin kuat pula fondasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” pungkasnya.
