PN.BOGOR | – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2025–2026 di Rumah Cerdas Qurota’ayun, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Senin (22/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait sektor pendidikan yang hingga saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan.
Dalam sambutannya, Haji Fikri Hudi Oktiarwan menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait pendidikan, mulai dari kualitas tenaga pendidik hingga persoalan penerimaan siswa baru, harus segera mendapatkan solusi yang tepat.
“Reses kali ini menjadi momentum bagi kami untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan dan sampaikan kepada pihak terkait agar mendapatkan tindak lanjut yang nyata,” ujar Haji Fikri.
Dalam sesi dialog dan tanya jawab, sejumlah peserta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Kecamatan Gunung Putri. Salah satunya disampaikan oleh Ibu Marliani, yang mempertanyakan upaya peningkatan mutu guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Menurutnya, kualitas pendidikan anak usia dini sangat ditentukan oleh kompetensi para guru. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar para pendidik PAUD mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak.
Selain itu, peserta lainnya menyampaikan bahwa di Kecamatan Gunung Putri terdapat tidak kurang dari 130 lembaga PAUD yang telah terakreditasi, namun kesejahteraan para gurunya dinilai masih jauh dari harapan. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat fan Kabupaten Bogor dapat memberikan perhatian lebih terhadap insentif dan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan dasar.
Persoalan lain yang mengemuka dalam reses tersebut berkaitan dengan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang masih menimbulkan berbagai kendala di masyarakat. Warga berharap pemerintah dapat memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh calon peserta didik.
Sementara itu, peserta reses bernama Niken mempertanyakan perkembangan proses penerbitan izin operasional SMA Muhammadiyah di Gunung Putri yang hingga saat ini belum juga terbit. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut sangat dibutuhkan untuk menampung lulusan SMP di wilayah Gunung Putri yang setiap tahunnya terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, politisi senior PKS Jawa Barat itu menyatakan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna membantu mempercepat penyelesaian berbagai kendala administratif yang masih menghambat terbitnya izin operasional sekolah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, jajaran pengurus Paud Qurota’ayun Gunung Putri juga menyampaikan kebutuhan sarana pendidikan, di antaranya penambahan bangku kelas serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang semakin berkembang.
Menutup kegiatan reses, mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor agar mampu mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.
“Semua masukan yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, sehingga berbagai persoalan yang ada harus menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi yang konkret,” pungkasnya.
