PN. BOGOR | – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat secara luas.
Haji Fikri menilai arah kebijakan pemerintah semakin konkret dengan ditetapkannya berbagai target produksi komoditas strategis dalam beberapa tahun ke depan. Di antaranya target produksi padi sebesar 55,27 juta ton pada tahun 2027 yang meningkat menjadi 58,05 juta ton pada tahun 2029. Selain itu, produksi jagung ditargetkan mencapai 23,58 juta ton pada tahun 2027 dan meningkat menjadi 25,89 juta ton pada tahun 2029.
Sementara itu, sektor peternakan juga mendapatkan perhatian serius dengan target produksi daging sebesar 5,25 juta ton, telur 8,04 juta ton, serta susu mencapai 877,53 ribu ton pada tahun 2027.
“Target-target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya target produksi, melainkan dari kualitas perencanaan, keberlanjutan pelaksanaan, serta kemampuan sistem pangan kita menghadapi berbagai risiko di masa depan,” ujar Haji Fikri di Bogor Rabu (17/6/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat itu menegaskan bahwa setiap program prioritas harus didukung oleh perencanaan yang matang, penganggaran yang efektif, serta indikator kinerja yang mampu mengukur dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, investasi pemerintah di sektor pangan harus mampu menghasilkan manfaat jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada capaian produksi dalam jangka pendek.
Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor tersebut juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar menuju kedaulatan pangan adalah meningkatnya kerentanan sistem pangan akibat perubahan iklim. Potensi dampak El Niño pada periode 2026–2027, meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir, alih fungsi lahan pertanian, hingga masih adanya ketergantungan impor pada sejumlah komoditas strategis seperti daging sapi dan susu harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang dirasakan petani dan nelayan saat ini. Karena itu, pembangunan sektor pangan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim agar target swasembada tidak mudah terganggu oleh bencana maupun gejolak global,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan, Haji Fikri menilai salah satu langkah yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah pembenahan serta revitalisasi prasarana pertanian yang selama ini mengalami penurunan fungsi. Infrastruktur seperti jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dan berbagai sarana pendukung produksi lainnya harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pangan.
Menurutnya, program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur pertanian yang sudah ada merupakan pilihan yang lebih cepat, efisien, dan efektif dibandingkan pembukaan lahan baru atau pencetakan sawah baru yang membutuhkan biaya besar serta waktu yang lebih panjang.
“Optimalisasi lahan dan revitalisasi infrastruktur yang sudah tersedia akan memberikan hasil yang lebih cepat bagi petani. Dengan dukungan sarana produksi yang memadai, produktivitas pertanian dapat meningkat tanpa harus mengorbankan banyak sumber daya,” katanya.
Haji Fikri menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Jawa Barat siap mendukung berbagai kebijakan yang berpihak kepada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, selama dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kita mendukung penuh agenda kedaulatan pangan nasional. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam menyusun perencanaan yang berbasis data, memperhatikan daya dukung lingkungan, mengantisipasi dampak perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan demikian, target produksi yang ambisius dapat benar-benar diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkas Haji Fikri.
Dengan komitmen tersebut, Haji Fikri berharap Jawa Barat dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.***(Wfa)
