PN. BOGOR | – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menyatakan penolakannya terhadap wacana normalisasi LGBT yang belakangan menjadi perbincangan di ruang publik. Menurutnya, pembahasan mengenai isu tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, hukum, serta karakter masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
Haji Fikri mengatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki dasar kehidupan berbangsa yang berpijak pada Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, nilai-nilai agama yang dianut mayoritas masyarakat merupakan bagian penting yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penyampaian wacana di ruang publik.
“Mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jawa Barat, beragama Islam. Karena itu, nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat harus menjadi salah satu landasan dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Hal tersebut sejalan dengan semangat sila pertama Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Haji Fikri saat ditemui Pajajaran.News, Jum’at (3/72026).
Selain aspek agama, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogir itu menilai bahwa pembahasan mengenai LGBT juga perlu dilihat dari perspektif ketahanan keluarga dan pembangunan nasional. Menurutnya, keluarga merupakan unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa.
Haji Fikri berpendapat bahwa apabila semakin banyak masyarakat yang memilih untuk tidak membentuk keluarga dan tidak memiliki keturunan, hal tersebut dapat berdampak terhadap struktur demografi dan menjadi tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Ia juga menyinggung bahwa sejumlah negara menghadapi tantangan berupa menurunnya angka kelahiran akibat berbagai faktor, seperti perubahan gaya hidup, kondisi ekonomi, serta menurunnya minat menikah di kalangan generasi muda.
“Bagi kami, ketahanan keluarga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional. Karena itu, setiap kebijakan dan wacana publik hendaknya mendorong lahirnya keluarga yang kuat, harmonis, serta mampu melahirkan generasi penerus bangsa,” katanya.
Haji Fikri juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong adanya pengaturan hukum terkait persoalan LGBT sesuai mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, setiap usulan kebijakan harus dibahas melalui proses demokrasi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, Haji Fikri menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat layanan konseling, pembinaan, dan pendampingan psikologis maupun sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Negara perlu menghadirkan layanan konseling dan pendampingan secara profesional agar masyarakat memperoleh edukasi, pembinaan, dan dukungan yang tepat. Pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, tanpa menghilangkan komitmen untuk menjaga nilai agama, moral, serta ketahanan keluarga,” ujarnya.
Menurut mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor ini masyarakat Jawa Barat selama ini dikenal memiliki karakter religius, menjunjung tinggi budaya Sunda, serta menempatkan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Oleh karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dapat bersama-sama memperkuat pendidikan karakter, nilai keagamaan, serta ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan masa depan bangsa.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai isu-isu sosial hendaknya disikapi melalui dialog yang konstruktif, menghormati hukum yang berlaku, serta tetap menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)***(Wfa)
