PN. BOGOR l — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV, Fraksi PKS Haji Fikri Hudi Oktiarwan mengkritisi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Bogor dalam beberapa minggu terakhir.
Politisi senior Bogor itu menegaskan kalau fenomena ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.
Menurut Haji Fikri, kelangkaan LPG 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga yang berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi tersebut.
“Kesulitan mendapatkan LPG 3kg membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat,” kata Haji Fikri, melalui pesan Whatsapp, kepada Pajajaran News, Senin, 3 Februari 2025.
Pemerintah, tutur Haji Fikri, tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor ini, mengutip dari beberapa data yang ada, bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, lanjut Haji Fikri, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah,” tegas Legislator asal Dapil Kabupaten Bogor ini.
Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini. Haji Fikri mendapat informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.
“Pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat,” tegas Haji Fikri.
Selain itu, lanjutnya, pengawasan terhadap distribusi juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penimbunan yang menyebabkan lonjakan harga di pasaran.
“Kelangkaan LPG 3kg ini menjadi ujian bagi pemerintahan Bapak Prabowo dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran.J ika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi,” tutup Haji Fikri.*** (Dull)
