PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Haji Fikri Hudi Oktiarwan, memuji program yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja Profesor Yassierli terkait tenaga kerja Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Haji Fikri saat kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025 menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan,Senin (3/11/2025).
Tadi kita sama-sama menyaksikan paparan pak menteri di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, serta anggota legislatif PKS dari seluruh Indonesia, pak Yassierli memaparkan capaian dan arah kebijakan strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam setahun terakhir.
Kata Haji Fikri, Kementrian Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai program untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional mulai dari penguatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja, hingga perluasan pekerjaan layak dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan pekerja perempuan.
“Menurut penjelasan pak menteri saat ini Kementrian Ketenagakerjaan tengah menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan, meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum, tenaga kerja asing, PKWT, outsourcing, cuti, PHK, pesangon, hingga pekerja platform dan regulasi K3,” tuturnya.
Politisi PKS Jawa Barat itu juga menegaskan pentingnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri, serta penerapan transformasi sumber daya manusia melalui Human Capital Transformation dan Talent Management baik di internal kementerian maupun di sentra pekerja.
Lebih lanjut, ia memaparkan pengembangan Labor Market Information System (SiapKerja) sebagai sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, serta agenda Reformasi Birokrasi Kemnaker yang menekankan prinsip transparansi, kolaborasi, kinerja, dan etika.
Dalam kesempatan itu Haji Fikri memuji kerja menteri usulan PKS serta menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dan daerah untuk memastikan program-program ketenagakerjaan berjalan efektif di lapangan.
“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan program ketenagakerjaan sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan para anggota legislatif di daerah,” ungkapnya.
“Ketika kebijakan pusat disambut dengan implementasi yang adaptif dan inovatif di daerah, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pencari kerja dan pelaku industri lokal,” kata dia.***
