PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Fikri Hudi Oktiarwan kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bagian dari tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 17 November 2025, di Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
Kegiatan dihadiri sekira delapan puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus ranting PKS Ciomas Rahayu serta dihadiri oleh Kepala Desa Ciomas Rahayu Selih Silihwati. Sementara Haji Fikri mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam memahami peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Dalam paparannya dewan asal PKS itu menjelaskan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD Jabar untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi legislatif, termasuk peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat penting untuk membangun kesadaran publik bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga masyarakat.
“Kami ingin masyarakat memahami bagaimana pengawasan itu dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Haji Fikri.
Peraih suara terbanyak pada pileg 2024 itu menambahkan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan agar pemerintahan Jawa Barat berjalan transparan dan akuntabel.
“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Haji Fikri juga memaparkan sejumlah program DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi dan pelayanan publik. Di antaranya adalah program Dialog Wakil Rakyat dan Pendidikan Demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana memperluas wawasan politik warga. Selain itu, ada juga program Dewan Menyapa Warga yang dikemas dengan kegiatan kesenian Sunda, sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan reses tetap menjadi momentum penting bagi anggota DPRD Jabar untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sementara itu, program Rumah Aspirasi menjadi inovasi baru dalam memperluas kanal komunikasi publik, menggantikan sistem subsidi tunjangan perumahan anggota dewan agar lebih transparan dan berdampak sosial.
Melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah ini, Haji Fikri menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memperkuat komunikasi dua arah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
“Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memperluas literasi politik warga dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Semakin banyak masyarakat memahami peraturan, semakin kuat pula pondasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” pungkas Haji Fikri.***
