PN. BOGOR |– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor segera memperkuat langkah antisipasi dan penanganan bencana kekeringan yang kini terus meluas di Kabupaten Bogor.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, bencana kekeringan telah melanda 13 kecamatan dari total 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Dampaknya, 42.691 jiwa atau 12.735 kepala keluarga (KK) mengalami krisis air bersih yang membutuhkan penanganan segera.
Haji Fikri menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman semata, tetapi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kekeringan. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses air bersih, karena air merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kesehatan dan kehidupan masyarakat,” ujar Haji Fikri Kamis (16/7/2026).
Politisi PKS yang duduk di Komisi IV DPRD Jawa Barat itu mengapresiasi langkah BPBD Kabupaten Bogor yang telah mendistribusikan ratusan ribu liter air bersih kepada warga terdampak. Namun, menurutnya, semakin meluasnya wilayah kekeringan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.
“Berdasarkan laporan BPBD, distribusi air bersih telah dilakukan sejak 10 Juni dengan total sekitar 350 ribu liter air yang disalurkan ke 74 titik. Upaya ini patut diapresiasi, tetapi melihat jumlah warga terdampak yang terus bertambah, tentu diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah provinsi maupun instansi terkait,” katanya.
Mantan ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu juga mendorong agar langkah penanganan tidak hanya bersifat darurat, tetapi dibarengi dengan solusi jangka menengah dan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sumber daya air harus menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi musim kemarau.
“Perlu percepatan pembangunan embung, penampungan air hujan, optimalisasi jaringan irigasi, revitalisasi sumber mata air, serta penyediaan sarana air bersih yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi darurat setiap musim kemarau tiba,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya kekeringan di wilayah lain mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung.
“Kita harus mengedepankan langkah preventif. Pemetaan wilayah rawan, penyediaan cadangan air bersih, edukasi penghematan air, hingga koordinasi dengan PDAM, BPBD, TNI, Polri, dunia usaha, dan para relawan harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan merata,” tambahnya.
Haji Fikri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama saat menghadapi bencana. “Jangan biarkan masyarakat menghadapi krisis air bersih sendirian. Negara harus hadir memberikan perlindungan, pelayanan, dan solusi nyata.
Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Bogor dan memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi musim kemarau,” pungkasnya.***(Wfa)
