PN. BOGOR | — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya bagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rumah Seni Budaya Perumahan Indodogreen Citeureup Kabupaten Bogor ini di hadiri tujuh puluh lima orang peserta yang merupakan perwakilan Rt, RW, perangkat desa, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat disekitar kompleks perumahan tersebut.
Haji Fikri mengatakan kegiatan pengawasan ini menjadi ruang dialog terbuka antara dirinya sebagai wakil rakyat yang ada di tingkat provinsi dengan masyarakat dalam memahami peran dan fungsi masing-masing, dalam hal ini tugas dewan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Karenanya saya akan memastikan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi legislatif, termasuk peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” kata Haji Fikri.
Menurutnya kegiatan semacam ini sangat penting bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga untuk para wakil rakyat dalam upaya membangun kesadaran publik bahwa pengawasan bukan hanya tanggungjawab DPRD, melainkan juga menjadi tanggungjawab warga masyarakat.
Haji Fikri berharap, masyarakat dapat memahami bagaimana pengawasan itu dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tentunya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor itu memaparkan kalau kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Menurutnya, pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Haji Fikri menginformasikan sejumlah program DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan pelayanan publik. Di antaranya adalah program Dialog Wakil Rakyat dan Pendidikan Demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana memperluas wawasan politik warga Jawa Barat. Selain itu, ada juga program Dewan Menyapa Warga yang dikemas dengan kegiatan kesenian Sunda, sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat.
Ia juga menegaakan kalau kegiatan reses tetap menjadi momentum penting bagi anggota DPRD Jabar untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sementara itu, program Rumah Aspirasi menjadi inovasi baru dalam memperluas kanal komunikasi publik, menggantikan sistem subsidi tunjangan perumahan anggota dewan agar lebih transparan dan berdampak sosial.
Melalui kegiatan
Sosialisasi Peraturan daerah ini, Haji Fikri berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memperkuat komunikasi dua arah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
Dari Kegiatan seperti ini juga diharapkan dapat memperluas literasi politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Semakin banyak masyarakat memahami peraturan, semakin kuat pula pondasi pemerintahan Jawa Barat.
Selama kegiatan berlangsung, Haji Fikri membuka ruang dialog langsung dengan warga dan perangkat pemerintahan desa (BPD) dan tokoh- tokoh setempat, dari peserta kegiatan tersebut, Haji Fikri menerima sejumlah aspirasi yang akan dibawa ke dalam rapat kerja dan komisi di DPRD Jawa Barat.
“Saya ingin pemerintah provinsi Jawa Barat memberi perhatian terhadap kebutuhan riil masyarakat dilapangan,” pungkasnya.***(Dull)
