Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD Jawa Barat, Haji Fikri Buka Ruang Dialog dengan Warga
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara DPRD dan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Acara yang digelar di Aula Saung Cinta, Perum BRC, Kampung Tegalwaru, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Sabtu (6/6/2026) dihadiri sekitar 85 peserta yang terdiri atas perwakilan RT dan RW, perangkat desa, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan selama sesi dialog berlangsung.
Dalam sambutannya, Haji Fikri menegaskan bahwa kegiatan pengawasan bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Karena itu, saya ingin hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi legislatif, khususnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut Haji Fikri, pengawasan yang efektif tidak dapat berjalan hanya mengandalkan lembaga legislatif. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap program pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia menekankan bahwa pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal pembangunan menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor tersebut juga menjelaskan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan didukung melalui APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas fungsi pengawasan, Haji Fikri turut menyampaikan berbagai program DPRD Jawa Barat yang bertujuan meningkatkan literasi politik dan demokrasi masyarakat, seperti Dialog Wakil Rakyat, Pendidikan Demokrasi, serta program Dewan Menyapa Warga yang dikemas dengan nuansa budaya Sunda sebagai upaya melestarikan kearifan lokal sekaligus mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan reses tetap menjadi momentum strategis bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Sementara itu, keberadaan Rumah Aspirasi diharapkan dapat menjadi kanal komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara masyarakat dengan wakil rakyat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Haji Fikri berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga memperkuat komunikasi dua arah demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selama kegiatan berlangsung, Haji Fikri membuka ruang dialog bersama warga, perangkat desa, anggota BPD, dan para tokoh masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga persoalan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, dicatat untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja dan agenda komisi di DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Saya ingin Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Aspirasi yang saya terima hari ini akan saya perjuangkan dan saya bawa ke forum DPRD agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” pungkas Haji Fikri.***(Wfa)
